Sejarah Kerajaan di Kepulauan Raja Ampat
Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat , Indonesia . Ibukota kabupaten ini terletak di Waisai . Kabupaten ini memiliki 610 pulau. Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, Salawati , Batanta dan Waigeo , adalah pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Sebagai daerah kepulauan, satu-satunya transportasi antar pulau dan penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah angkutan laut.
Pengaruh Agama Islam Dalam Kehidupan Potret suasana keagamaan di daerah Papua sangat unik, karena di satu sisi agama Islam telah merupakan ”agama resmi” bagi kerajaan-kerajaan di kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin dan di daerah Kowiai (Kaimana). Hal ini ditandai dengan raja dan keluarganya telah memeluk agama Islam, serta adanya institusi resmi yang berkaitan pengaturan kehidupan masyarakat.
Sejarah
Berdasarkan sejarah, di Kepulauan Raja Ampat terdapat empat kerajaan tradisional, masing- masing adalah kerajaan Waigeo, dengan pusat kekuasaannya di Wewayai, pulau Waigeo; kerajaan Salawati, dengan pusat kekuasaan di Samate, pulau Salawati Utara; kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, pulau Salawati Selatan, dan kerajaanMisol, dengan pusat kekuasaan di Lilinta, pulau Misol. Penguasa Kerajaan Lilinta/Misol (sejak abad ke-16 bawahan kerajaan Bacan):
Di tinjau dari sisi sejarah, Kepulauan Raja Ampat di abad ke 15 merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berpusat di Kepulauan Maluku.
Untuk menjalankan pemerintahannya, Kesultanan Tidore ini menunjuk 4 orang Raja lokal untuk berkuasa di pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool yang merupakan 4 pulau terbesar dalam jajaran kepulauan Raja Ampat sampai sekarang ini. Istilah 4 orang Raja dalam yang memerintah di gugusan kepulauan itulah yang menjadi awal dari nama Raja Ampat.
Penguasa Kerajaan Waigeo (sejak abad ke-16 bawahan Ternate): Gandżun (1900-1918)Tahun 1660, Voc memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Perjanjian ini jelas meliputi penduduk kepulauan antara Maluku dan Irian. Yang jelas juga, Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum. Tidore menganggap dirinya atasan Biak. Pada masa itu, pedagang Melayu mulai mengunjungi pulau Irian. Justru pandangan Tidore ini yang menjadi alasan Belanda menganggap bagian barat pulau ini adalah bagian dari Hindia Belanda. Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).
Sumber: wikipedia dan papuaweb.org
Berdasarkan sejarah, di Kepulauan Raja Ampat terdapat empat kerajaan tradisional, masing- masing adalah kerajaan Waigeo, dengan pusat kekuasaannya di Wewayai, pulau Waigeo; kerajaan Salawati, dengan pusat kekuasaan di Samate, pulau Salawati Utara; kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, pulau Salawati Selatan, dan kerajaanMisol, dengan pusat kekuasaan di Lilinta, pulau Misol. Penguasa Kerajaan Lilinta/Misol (sejak abad ke-16 bawahan kerajaan Bacan):
Di tinjau dari sisi sejarah, Kepulauan Raja Ampat di abad ke 15 merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berpusat di Kepulauan Maluku.
Untuk menjalankan pemerintahannya, Kesultanan Tidore ini menunjuk 4 orang Raja lokal untuk berkuasa di pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool yang merupakan 4 pulau terbesar dalam jajaran kepulauan Raja Ampat sampai sekarang ini. Istilah 4 orang Raja dalam yang memerintah di gugusan kepulauan itulah yang menjadi awal dari nama Raja Ampat.
Penguasa Kerajaan Waigeo (sejak abad ke-16 bawahan Ternate): Gandżun (1900-1918)Tahun 1660, Voc memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Perjanjian ini jelas meliputi penduduk kepulauan antara Maluku dan Irian. Yang jelas juga, Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum. Tidore menganggap dirinya atasan Biak. Pada masa itu, pedagang Melayu mulai mengunjungi pulau Irian. Justru pandangan Tidore ini yang menjadi alasan Belanda menganggap bagian barat pulau ini adalah bagian dari Hindia Belanda. Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).
Sumber: wikipedia dan papuaweb.org
