Perkembangan Pendidikan Indonesia Dari awal kemerdekaan Hingga Reformasi
Pendidikan
Merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang
mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama
pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan
sumber daya manusia terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di
Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik karena pada
setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah.
Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga
reformasi? Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa-masa
tersebut, pelajarilah uraian berikut ini!
Baca juga: Alasan mengapa pendidikan itu penting
1. Perkembangan Pendidikan pada Awal
Kemerdekaan
 |
| patung ki hajar dewantara |
Baca juga: 5 cara agar anak suka belajar
Pada masa
penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak- anak Indonesia sangat
terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang
sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk indonesia masih
buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah
mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan (PP dan K). ki Hajar Dewantara
menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K
dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya,
jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad syafei. Kemudian, ia digantikan
oleh Mr. Soewandi.
Pada masa jabatan
Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang
bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan.
Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada
pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di
Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik
anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat
memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan
pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
Pendidikan
pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah,
pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi.
Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh
Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di
beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada
pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.
2. Perkembangan Pendidikan pada Masa
Demokrasi Liberal
Pada tahun
1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada
Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu
konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut
Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam
pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis
besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan
dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan
1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke
sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas
(3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas,
diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
Selain itu,
karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran,
Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan
dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.
Pada masa
Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas baru diantaranya adalah
universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andallas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung,
dan Universitas Sumatra Utara di Medan.
3. Perkembangan Pendidikan pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Pada tahun
1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan
tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi
mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah
Kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan
kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan
menambahkan jumlah fakultas di Universitas-universitas yang sudah ada.
Selain itu,
didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk muridmurid lulusan pesantren
yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan
dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya,
didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik,
seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta
Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak
181 buah perguruan tinggi.
4. Perkembangan Pendidikan pada Masa
Orde Baru
Pokok-pokok
penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya
diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi
dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada
sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena
itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan
kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh
pembangunan nasional.
Pada masa
Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah
pembangunan. Kosepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (P dan K). Dalam konsepsi
sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta
lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan
untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi
pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang
kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan
bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
kerja yang akan mereka hadapi.
Adapun untuk
memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan
Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini
membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994
hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres
Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program Pemberantasan Buta huruf
yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai
pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
5. Perkembangan Pendidikan pada Masa
Reformasi
Pemerintah
pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara
(APBN). Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi
perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan
revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang
mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang
didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menggantikan UU no 2 tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian
pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar sisiwa secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.
Pemerintah
pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum.
Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK)
Pada
pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi.
Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya
untuk menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual
maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan
keberagaman.
b. Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)
Secara umum,
KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada
kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem
pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar,
sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam
bentuk silabus dan
penilaiannya
sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
c. Kurikulum 2013
Kurikulum
2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, ketrampilan, dan pengetahuan,
serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal
melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan
mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran.
Demikian
artikel tentang Perkembangan Pendidikan Indonesia Dari awal kemerdekaan hingga
Reformasi semoga bermanfaat.
